Areva Raksasa Nuklir, Pemain Global

Pada 30 November 2000, beberapa perusahaan di Prancis, yaitu CEA Industrie, Cogema, Framatome ANP, dan FCI merger. Para pengusaha sepakat agar nama perusahaan hasil merger sederhana, bunyi bahasanya menyenangkan, mudah diucapkan, mengikuti mode, dan bergerak dengan imajinasi. Hasil merger adalah perusahaan baru dengan nama Areva yang diumumkan pada 3 September 2001. Nama Areva diilhami dari wilayah Avila, bagian utara Spanyol, lokasi Biara Arevalo. Nama Arevalo kemudian dikurangi satu suku kata, sehingga menjadi Areva.

Perusahaan Areva terdiri dari tiga bagian, yaitu Areva NP (Nuclear Power), Areva NC (Nuclear Combustible), dan Areva T&D (Transport and Distribution). Khusus Areva NP adalah perusahaan patungan dengan perusahaan Siemens dari Jerman, yang sahamnya masing-masing Areva 66 persen dan Siemens 34 persen.

Adapun misi perusahaan itu adalah memungkinkan setiap orang memiliki akses untuk memperoleh energi yang lebih bersih, aman, dan ekonomis. Sedangkan strateginya, pertama, memodali model bisnis yang terintegrasi dengan menghadirkan kembali peran nuklir dengan membangun kemampuan pembangkit nuklir yang baru, membuat bahan bakar aman untuk saat ini dan masa depan. Kedua, menjamin pertumbuhan transmisi dan distribusi yang kuat dan menguntungkan. Ketiga, memperluas penawaran energi yang terbarukan.

Terintegrasi Penuh

Areva adalah raksasa nuklir dengan organisasi bisnis yang terintegrasi penuh dalam industri energi nuklir yang menyentuh para pemakai pada setiap tahap siklus nuklir di penjuru dunia. Bisnis nuklir yang terintegrasi ini mulai dari hulu sampai hilir. Pertama, penambangan uranium, proses kimia, dan pengayaan uranium. Kedua, desain bahan bakar dan fabrikasi. Ketiga, desain reaktor, konstruksi, dan pemeliharaan. Keempat, transportasi bahan bakar bekas dan daur ulang. Kelima, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Tegasnya, perusahaan ini adalah pemasok yang terintegrasi dari semua peralatan, teknologi, dan jasa dibidang industri nuklir. Sejak berdiri, Areva telah menjadi salah satu kelompok andalan dunia dalam industri nuklir. Sekitar 40 tahun, Areva terlibat secara luas dalam, antara lain, pembuatan desain, pemasokan, dan pembangunan 93 unit PLTN jenis PWR dan BWR yang tersebar di 44 lokasi di Prancis, Jerman dan berbagai penjuru dunia.

Keandalan Areva dalam tenaga nuklir adalah hasil dari berbagai faktor di antaranya, pertama, strategi jangka panjang untuk tenaga nuklir di-Prancis. Kedua, kualifikasi dan dedikasi yang tinggi dari para ahli dan teknisi yang multikemahiran dan multidisiplin, serta karakter. Ketiga, keahlian yang diperoleh melalui partisipasi ekstensif dalam program konstruksi di Prancis dan Jerman, serta pelaksanaan banyak proyek berskala ekspor. Keempat, keahlian yang diperoleh dengan bantuan organisasi nuklir yang menyediakan jasa nuklir (khususnya jasa pemeliharaan) melalui sejumlah kontrak dari para pemakai di Prancis dan Jerman. Para pemakai jasa nuklir ini berasal dari mancanegara termasuk Amerika Serikat.

Areva adalah satu-satunya pemasok di dunia yang melakukan pengawasan sendiri atas kapabilitas desain dan manufaktur dari sekian banyak komponen yang sangat sensitif di berbagai negara untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Perusahaan ini adalah raksasa bisnis nuklir karena dari data 31 Desember 2007, fasilitas manufakturnya tersebar di 43 negara dan jaringan penjualannya mencakup lebih dari 100 negara. Keraksasaan itu juga terlihat dari jumlah pegawainya sebesar 71.000 orang dengan komposisi penyebarannya 13,5 persen di Amerika Utara dan Selatan, 4 persen di Afrika dan Timur Tengah, 11,5 persen di Asia-Pasifik, dan terbanyak di Eropa dan CIS sebanyak 71 persen. Areva menduduki peringkat pertama di dunia dalam seluruh rangkaian industri nuklir. Sedangkan untuk transmisi dan distribusi listrik, menduduki peringkat tiga dunia.

Pemain Global

Sejak berdiri (didahului oleh perusahaan-perusahaan yang bergabung ke dalam Areva) Areva telah menjadi pemasok dan atau terlibat langsung dalam desain, serta konstruksi PLTN, dan industri energi nuklir pada umumnya. Setelah PLTN pertama dengan kapasitas 38 MW dengan nama G2 (Marcoule) beroperasi di Prancis pada 22 April 1959, didukung dengan penelitian dan pengembangan yang begitu pesat dan terfokus, maka industri nuklir Areva, khususnya PLTN, di Perancis berkembang pesat. Sampai saat ini, terdapat 58 unit PLTN yang beroperasi di Prancis yang memasok 80 persen kebutuhan energi nasional.

Bersamaan dengan berkembangnya pasaran dalam negeri, perusahaan ini mulai merambah pasar global. Pada awalnya dimulai di Jerman. Kontrak pertama pada 1961 untuk pembangunan PLTN tipe PHWR dengan kapasitas 57 MW. Dalam perkembangannya sampai sekarang terdapat 18 PLTN yang dibangun Areva, di mana 12 unit tipe PWR dan 6 unit tipe BWR. Perusahaan ini mempunyai pengalaman 40 tahun membangun reaktor nuklir di Jerman. Setelah Jerman, perusahaan ini memasuki pasaran Eropa lainnya dalam berbagi bentuk kontrak di bidang industri nuklir mulai dari pembangunan PLTN sampai pemasok berbagai komponen industri nuklir. Dimulai dari Belgia, Belanda, Austria, Swiss, Spanyol, Swedia, hingga Inggris.

Di Amerika Selatan, Areva memasuki pasaran industri nuklir pada 1968-1975 yang meliputi negara-negara Argentina dan Brasil. Di benua Afrika , pada 1976 perusahaan ini menerima pesanan untuk pembangunan PLTN dari Afrika Selatan melalui kerja sama konsorsium dari Prancis dan Afrika Selatan sendiri. Di Asia, pada 1980, awalnya Areva dipilih untuk membangun dua unit PLTN di Korea Selatan (Ulchin 1 dan 2) kemudian berlanjut pada beberapa unit lainnya sekaligus melakukan transfer teknologi. Saat ini, Korea Selatan telah mandiri dalam pembangunan PLTN.

Pada 1986, Areva membangun PLTN di Tiongkok, tepatnya di Dayabay, Provinsi Guangdong dengan dua unit, yang diikuti oleh pembangunan unit-unit lainnya. Unit 1 beroperasi pada September 1993 dan unit 2 enam bulan kemudian. Dewasa ini, Areva berhasil mengembangkan reaktor generasi ketiga plus dengan nama EPR (Europe Pressurized Reactor) sebagai pengembangan dari tipe PWR. Tipe EPR memiliki keunggulan di mana pemakaian bahan bakar, ongkos pemeliharaan, dan operasi lebih rendah, serta teknologi dan desainnya telah diperbaiki, sehingga sangat menjamin keselamatan. Tipe EPR ini sedang dibangun di Finlandia dan Prancis dan sudah diterima tawaran dari Amerika Serikat. Tipe EPR juga unggul dari segi kapasitasnya yang bisa mencapai 1600 MWe ke atas.

Pada Desember 2007, Areva dan MHI Jepang membentuk sebuah perusahaan joint venture dengan nama Atmea. Perusahaan ini sedang membangun reaktor berkapasitas 1.100 MW.
Dari uraian di atas, tepat dikatakan bahwa Areva adalah raksasa nuklir karena kegiatan bisnis nuklirnya mulai dari hulu sampai hilir ditambah dengan bisnis penunjang lainnya (transmisi dan distribusi listrik). Disebut pemain global karena kegiatan bisnisnya berupa penjualan produk telah merambah ke lebih 100 negara, sedangkan operasi manufakturnya menjulang di 43 negara.

Penulis adalah anggota HIMNI (Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia) dan mantan anggota DPR/MPR.

PELUANG, TANTANGAN DAN HARAPAN GENERASI MUDA DIBIDANG POLITIK SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA

I. PENGANTAR :

Setiap insan muda pasti bermimpi bahwa kelak ia ingin menjadi pemimpin dalam strata tertentu sesuai bidang pilihannya. Apabila ia telah menjadi pemimpin, maka segala kemampuannya akan di-dedikasikan untuk kemajuan organisasi yang dipimpinnya. Dalam tataran kemanusiaan yang lebih luas, SAYA HIDUP(SEBGAI Pemimpin) akan berupaya untuk menghidupkan/memanusiakan orang lain(Si Tou Timou Tumou Tou).

Apalagi Generasi Muda dengan predikat Mahasiswa sebagai kaum elit Pemuda, mimpi ini pasti sering datang, bukan hanya di-tempat tidur, tetapi pasti kapan saja dan dimana saja. Bahkan mimpi ini didambakan segera terwujud karena kesiapan dalam diri sendiri maupun rangsangan karena keprihatinan situasi di-sekitarnya.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, maka mahasiswa perlu mempersiapkan diri sedini mungkin dan se-komplit mungkin dengan mencari kebenaran melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan dan kepekaan menguji situasi sekitarnya atas dasar kebenaran dengan tolok ukur Ilmu yang dimilikinya.

Tegasnya Mahasiswa tidak hanya berusaha menguasai Ilmu Pengetahuan an sich, tetapi juga harus peka atas situasi sekelilingnya dan apabila situasi tsb tidak sesuai dengan nilai2 kebenaran dan keadilan, masyarakat selalu sangat mendambakan kepeloporan mahasiswa untuk mereformasi situasi tsb kearah yang dikehendaki bersama.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Mahasiswa harus selalu menunjukan identitas dan kepeloporannya dalam menegakkan Kebenaran dan Keadilan. Keidentitasnya akan terlihat pada ungkapan2nya yang cerdas dan berbobot, dan Kepeloporannya akan terlihat dalam sikap dan tindakannya yang cepat dan tepat yang mampu membangun public-opini dan mengorgansisir dan memobolisir rakyat. Identitas, peran dan kepeloporan Mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hanya akan efektif apabila memiliki kesadaran yang tinggi serta pengetahuan yang memadai atas masaalah2 kebangsaan dan kenegaraan disamping pendidikan formalnya.Disinilah arti pentingnya Pendidikan politik bagi Generasi Muda/mahasiswa.

II. SEPUTAR PENDIDIKAN POLITIK:

1. Pendidikan politik ruangnya terbuka lebar bagi semua pihak tidak memilih umur, jabatan maupun waktu. Pendidikan politik juga berlaku bagi semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak2 sampai dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Politik sama dengan Pendidikan pada umumnya yaitu berlaku seumur hidup.

2. Pendidikan Politik dapat dilaksanakan oleh dunia Perguruan Tinggi (baik sebagai bagian dari kurikulum maupun bersifat insidental), organisasi sosial politik, kelompok usaha, lembaga keagamaan, dunia pers, LSM, dsb dengan berbagai sasaran dan kepentingan. Pendidikan Politik ini juga bisa di-ikuti semua pihak secara bersamaan dan bertahap sebagai kewajiban bersama karena mengikuti kebijaksaan Negara. Tidak terkecuali warga Negara yang bertugas dan berada di-luar negeri wajib mengikutinya.

3. Pendidikan Politik bagi Generasi Muda/Mahasiswa dimaksudkan untuk membekali mereka dengan pengetahuan politik kenegaraan agar memiliki kompetensi dalam berpolitik Dengan Pendidikan Politik tsb diharapkan mengentalnya kesadaran akan hak dan tanggung jawab Generasi Muda/Mahasiwa dalam kehidupan bernegara yang terefleksi dalam bentuk wacana dan atau aksi dalam interaksi horizontal maupun vertikal dan inter-relasi keberagaman, wacana dan aksi mana terarah untuk memperkuat kehidupan kenegaraan yang ber-Konstitusi. Pendidikan politik bagi mahasiswa saat ini memiliki peran strategis dan mendesak mengingat lunturnya nilai2 kebangsaan yang sedang melanda luas pada generasi muda. Diharapkan Mahasiswa sebagai kelompok elit dan bergengsi dari generasi muda dapat berperan secara optimal untuk mengembalikan dan memperkuat nilai2 Kebangsaan tsb yang merupakan salah satu poros sentral dalam memperkuat Ketahanan nasional dan Keutuhan Pancasila.

4. Bekal pengetahuan tentang politik kenegaraan sebagai hasil dari Pendidikan politik belum menjadi jaminan bahwa kiprah politik Generasi Muda/Mahasiswa dalam kehidupan kenegaraan akan tetap konsisten dengan komitmen membela dan menegakkan kebenaran, keadilan, demokrasi dan hak azasi manusia. Untuk itu perlu dibekali secara seimbang dengan nilai2 keagamaan yang akan menjadi landasan etik, moral dan spiritual dalam kiprah politik bagi mahasiswa. Nilai2 keagamaan ini penting karena dalam kiprah politiknya nanti akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan godaan yang bisa menjerumuskan apabila tidak tahan menghadapinya.

5. Pendidikan politik penting sebagai pencerahan(enlightenment) atas pemahaman yang beku terhadap soal2 kenegaraan serta pemberi motivasi dalam arti Generasi Muda/Mahasiswa bukan hanya studi mencari ilmu tetapi juga berjuang untuk kepentingan rakyat.. Tegasnya mahasiswa orientasinya bukan hanya di kampus saja yang dibatasi oleh tembok2 perpustakaan, laboratorium, ruang kuliah dan praktek, tetapi juga Pancaindranya harus peka terhadap berbagai kejadian diluar kampus. Artinya kiprah mahasiswa didalam dan diluar kampus harus seimbang tanpa mengorbankan proses studi selesai tepat waktu.

III. PELUANG, TANTANGAN DAN HARAPAN :

Peluang, Tantangan dan harapan Generasi Muda/Mahasiswa dibidang politik sebagai bentuk pengabdian kepada Bangsa dan Negara pasti ada, tergantung porsinya(besar-kecil), ruangnya(sempit-luas). Seberapa jauh Peluang, Tantangan dan Harapan tsb, dapat di-ungkap beberapa hal sbb.:

A. PELUANG:

1. Peluang Generasi Muda/Mahasiswa untuk berkiprah dibidang politik terbuka luas, baik di-Supra Struktur maupun Infrastruktur Politik diberbagai tingkat wilayah Pemerintahan. Khusus di-Supra Struktur Politik, peluang tsb melalui rekruitmen dengan persyaratan formal ber- dasarkan jenjang pendidikan dan pengalaman(Career System). Untuk merebut peluang tsb, ybs harus mempersiapkan diri dengan se-baik2nya, minimal memenuhi kriteria persyaratan dan sebaiknya kemampuannya diatas criteria mengingat persaingan yang makin ketat. Peluang tsb dapat diraih secara pribadi atau atas dukungan dan bantuan pihak ketiga tanpa melanggar rambu2 aturan yang ada. Peluang ini juga dapat diraih lebih memudahkan apabila ada jaringan pribadi maupun kelompok.

2. Peluang terbuka luas apabila Supra Struktur Politik memiliki Program yang baru atau Program yang diperluas yang konsekwensinya memerlukan Sumber Daya Manusia yang memadai baik kwalitas maupun kwantitas. Kebutuhan SDM yang baru dengan kwalifikasi tertentu sangat tergantung pada beban tugas dari Supra Struktur Politik tsb dan juga kondisi ekonomi yang ada. Bila kondisi ekonomi Negara bersangkutan berkembang baik konsekwensinya memerlukan SDM baru diberbagai bidang sehingga peluangnya terbuka luas. Sebaliknya bila kondisi ekonominya runyam karena berbagai faktor dalam negeri atau karena pengaruh globalisasi, tentu peluangnya sangat kecil sehingga kompetisinya pasti sangat ketat. Bahkan kalau mengalami ke- merosotan yang tajam, seperti ekonomi-finansial Amerika Serikat saat ini yang ber- dampak buruk pada ekonomi berbagai Negara, maka peluang tsb tertutup sama sekali se- baliknya terjadi PHK di-mana2.

3. Peluang Generasi Muda/Mahasiswa di-bidang Infra Struktur Politik terbuka luas walaupun untuk mencapainya bisa mudah, bisa sulit. Apabila terjadi perobahan besar dan mendasar di-suatu Negara, biasanya peluang itu besar. Sejak Era Reformasi, muncul berbagai organisasi politik baru yang memerlukan Tokoh/Pemimpin baru dengan slogan baru seperti Reformasi(change and continuity-SBY), kiblat terfokus(hanya untuk rakyat) dan orientasi jelas dan tegas(menegak keadilan, HAM dan Demokrasi). Terjadilah recruitment Generasi Muda/Mahasiswa secara besar2an dalam Kepemimpinan Partai Politik(Baru). Bahkan Partai Politik yang sudah mapan tidak mau ketinggalan ikut merekrut tenaga2 muda masuk dalam jajaran Kepemimpinan Partainya.

4. Peluang Generasi Muda/Mmahasiswa untuk berkiprah dibidang politik bisa datang dari luar(Pemerintah dan Non-Pemerintah) karena kondisi dan kebutuhan obyektif yang dilakukan secara transparan, bisa juga di-ciptakan oleh Generasi Muda itu sendiri. Penciptaan dilakukan karena rezim Negara tsb korup, otoriter dan menyengsarakan rakyat. Penciptaan itu dilakukan dengan cara public opini (pidato, seruan melalui media cetak dan elektronik, tatap muka dengan rakyat, dll), tekanan(melalui resolusi, demonstrasi,) maupun dengan cara paling ekstrim yaitu Revolusi. Tegasnya bisa dilakukan dengan cara2 damai maupun kekerasan(perang-pertumpahan darah). Apabila rezim lama tumbang, maka kesempatan Generasi Muda/Mahasiswa muncul untuk membangun rezim baru yang oirentasinya sangat berbeda dengan rezim lama.

B. TANTANGAN :

1. Tantangan terbesar bagi Generasi Muda/Mahasiswa untuk terjun dalam dunia politik berasal dari dirinya sendiri. Artinya apakah dia telah siap fisik dan mental. Apakah telah memiliki kompetensi yang memadai dan proposional serta komitmentnya kokoh, total dan paripurna untuk mengabdi pada bangsa dan Negara serta siap sedia dan tetap tegak pada komitmen Pancasila, NKRI, Binneka Tunggal Ika apapun bahaya dan tantangan yang dihadapi. Jangan menjadi Generasi Muda yang loyo karena tantangan, jangan menjadi Generasi Muda yang manja karena fasilitas, jangan menjadi Generasi Muda yang egoistis dan arogan karena status sosial, tapi jadilah Generasi Muda sesuai Jatidirinya.

2. Dewasa ini terjadi persaingan yang tidak sehat antara Politik Identitas dan Politik Modernitas. Politik Identitas mengunggulkan kemurnian identitas kelompoknya sendiri(suku, agama, ras dan simbol2 primodial lainnya) dan tidak memberi tempat bagi yang lain, bagi yang berbeda dan bagi yang minoritas. Politik Modernitas mengunggulkan rasionalitas, obyektifitas, kebersamaan dan toleransi. Ada keprihatinan bersama saat ini dimana makin merebaknya pandangan politik Sektarian di-tengah masyarakat Indonesia. Reformasi yang berlangsung sejak 1998 telah membawa kita menuju era kebebasan dalam menganut dan menyampaikan suatu pandangan politik, namun juga membuat Pancasila –sebagai suatu konsensus dasar dalam kehidupan politik bersama – seakan kehilangan pamor dan relevansinya. Perannya sebagai payung kehidupan politik bersama se-olah2 surut kebelakang ditelan gelombang pasang euphoria Reformasi. Padahal nilai2 ideal Pancasila yang menjunjung kebinnekaan/pluralisme, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial justru terasa semakin relevan dengan kondisi kebangsaan kita sekarang.

Globalisasi telah membuat dunia tampak kehilangan sekat2nya, namun ironisnya justeru karena itulah Politik Identitas semakin menguat. Dekonstruksi terhadap Orde Baru secara langsung maupun tidak langsung diartikan dan diarahkan sebagai dekonstruksi terhadap Pancasila, baik sebagai wawasan politik maupun sebagai identitas pendirian republik yang berbinneka. Dengan itu ruang demokrasi di-Indonesia telah menyediakan tidak hanya pemaknaan baru dan kritik terhadap otoritarianisme, tetapi juga menyediakan bibit bagi politik identitas dan fundamentalisme yang sama sekali bertentangan dengan demokrasi dan fondasi pendirian Indonesia.Suatu tantangan serius bagi Generasi Muda/Mahasiswa yang akan terjun dalam dunia politik untuk tidak terjebak atau dijebak pada sikap ekstrim Politik Identitas dan Politik Modernitas, tapi berupaya untuk mendekatkan dan mendamaikannya secara proposional dan berimbang.

3. Sistim Rekruitmen organisasi sosial politik pada Generasi Muda/Mahasiswa untuk menjadi politisi(pimpinan Partai, Pejabat Eksekutif maupun calon anggota legislative) masih memprihatinkan karena banyak yang tidak memiliki kompetensi yang seimbang dengan jabatannya, namun ybs percaya diri bahkan kadang2 arogan. Akibatnya dalam setiap wacana di-berbagai forum politik tidak kelihatan sebagai politisi yang handal, berbobot dan cerdas yang mampu menciptakan keseimbangan apalagi menjadi unggul. Bahkan kadang2 memalukan. Faktor kolusi dan nepotisme masih dominant dalam sistim rekruitmen tsb. Akibatnya citra Generasi Muda tercoreng. Suatu tantangan bagi Generasi Muda untuk belajar dari kenyataan ini kemudian mengambil langkah2 konkrit untuk menghapuskannya.

4. Peran Generasi Muda/Mahasiswa dalam percaturan politik selalu diperhitungkan oleh siapapun istimewa oleh Kekuasaan karena peran gandanya yaitu peran moral dan peran politik. Peran ganda yang dimainkan mahasiswa ini selalu mengkhawatirkan banyak pihak apabila peran tsb tidak sejalan dengan kepentingan politik mereka khususnya pihak kekuasaan. Oleh karena itu selalu ada upaya untuk menjinakkan peran Generasi Muda/Mahasiswa tsb agar paralel atau se-tidak2nya tidak mengancam kepentingan politik kekuasaan. Upaya2 tsb bisa dalam bentuk godaan atau ancaman. Menghadapi kenyataan ini biasanya membuat potensi mahasiswa terpecah dalam kubu2an. Ada kubu untuk menerima kompromi sebagai jalan keluar, ada kubu yang tetap konsisten dengan pendiriannya artinya tidak mau ada kompromi(tetap oposisi-konfrontasi). Apabila ini terjadi peran Generasi Muda/Mahasiswa pasti menjadi lemah dan akibatnya bargaining positionnya melemah. Suatu tantangan bagi Mahasiswa/Generasi Muda untuk tetap menjaga kekompakan/keutuhan dalam memainkan peran politiknya sehingga peran tsb memberi warna yang dominant atas hasil perjuangannya.

5. Biasanya ada sikap yang tidak bersahabat di-sementara elit di-pemerintahan maupun non-pemerintahan dalam menilai munculnya Generasi Muda/Mahasiswa untuk terjun dalam dunia politik apalagi untuk memegang posisi2 strategis. Alasan utama adalah belum berpengalaman, masih muda, masih hijau, dsb. Reaksi atas penilaian ini tidak perlu emosional tetapi sebaliknya di-imbangi dengan persiapan ekstra keras untuk membuktikan bahwa penilaian tsb adalah keliru. Disisi lain penilaian miring tsb disebabkan adanya ketakutan terancamnya posisi mereka bila masuknya Generasi Muda/Mahasiswa kedalam lingkungan mereka. Menghadapi golongan vested interest ini tidak ada pilihan lain selain melakukan gebrakan untuk menghilanglan barikade2 yang sengaja dibuat untuk kehadiran Generasi Muda/Mahasiswa dalam panggung politik.

C. HARAPAN :

1. Sebagai Generasi Muda/Mahasiswa yang menimba Ilmu dari suatu Universitas yang menggunakan predikat nama “SAM RATULANGI”, sangat diharapkan agar Filosofi Sam Ratulangi “SI TOU TIMOU TUMOU TOU”(SAYA HIDUP UNTUK MENGHIDUPKAN ORANG LAIN) bukan saja dihayati didalam alam sadar penuh kagum, tapi juga benar2 dipraktekkan dan menjadi tolok ukur bagi mahasiswa UNSRAT(bahkan seluruh Mahasiwa di-Sulawesi Utara) dalam kiprahnya memainkan peran sebagai kekuatan moral maupun kekuatan politik. Artinya apabila ada kebijakan2 daerah(Propinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan) yang tidak menghidupkan rakyat alias menyengsarakan rakyat dan hanya untuk kepentingan keluarga dan kelompok, Generasi Muda/Mahasiswa UNSRAT/seluruh mahasiwa harus melakukan gerakan maksimal dan frontal sampai hasilnya ada perobahan(kebijakan dan orangnya).

2. Dalam rangka Pemilu Legislatif 2009, kita sebagai warga Sulut terpanggil untuk menggunakan hak pilih kita dengan penuh tanggung-jawab. Dalam konteks ini kita semua mendambakan agar para calon yang terpilih benar2 putera terbaik Sulut yang memiliki kompetensi yang seimbang dengan jabatan tsb, dikenal luas oleh rakyat pemilih di-Sulut, telah teruji pengabdiannya, dan bukan hasil nepotisme dan kolusi. Disisi lain mampu memainkan perannya di-tingkat lokal, regional, nasional dan global yang dampaknya sangat signifikan bagi kemajuan Kota, Kabupaten dan Propinsi Sulut. Bertolak dari dambaan tsb, maka Generasi Muda/Mahasiswa Sulut ikut bertanggung jawab munculnya kader2 politik yang memenuhi kriteria seperti tsb diatas. Untuk itu tugas dan tanggung-jawab seluruh Generasi Muda/Mahasiswa Sulut untuk pro-aktif berkampanye(melalui media cetak, elektronik, seruan, tatap muka, diskuksi di berbagai forum, tingkat dan tempat, dll) untuk meyakinkan rakyat pemilih agar memilih calon2 yang memenuhi kriteria tsb dan tidak memilih calon2 karbitan yang nantinya penampilan mereka hanya akan memalukan rakyat Sulawesi Utara.

3. Dalam upaya dan tanggung bersama untuk merekrut dan terekrutnya kader2 muda dibidang politik yang berbobot dan bermoral, sebaiknya Generasi Muda Sulut membuat suatu mekanisme dimana organisasi2 Mahasiswa dan Pemuda di-Sulut (Senat Mahasiwa, KNPI, dll) ikut terlibat secara aktif dalam memberi rekomendasi. Mekanisme rekomendasi ini se-tidak2nya diharapkan dapat menyeleksi para kader muda di-bidang politik yang handal dan cerdas. Disisi lain untuk memperkuat rekomendasi tsb, maka Organisasi mahasiswa dan Pemuda di-Sulut perlu membangun dan mengembangkan issue yang membuat para calon karbitan menjadi takut dan malu untuk tampil.

4. Reformasi telah melahirkan harapan tetapi juga keprihatinan yang mendalam. Harapan karena kehidupan demokrasi, Penegakkan hukum, HAM, keadilan da kebebasan mulai terasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara walaupun masih terjadi berbagai kelemahan. Keprihatinan karena merosotnya nilai2 kebangsaan dan persatuan nasional. Reformasi telah merobah tatanan dan kohesi sosial masyarakat Indonesia serta munculnya gerakan2 sentrifugal yang mengarah kepada separatisme. Sikap mementingkan diri sendiri, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tindakan anarkis diluar batas, amuk massa yang merusak fasilitas umum dan ketidak-pedulian sesama anak bangsa, konflik antar pusat dan daerah, sudah menjadi pandangan se-hari2. Tindakan2 ini tidak terjadi dengan sendirinya, karena masyarakat adalah refleksi dari tindakan dan sikap para pemimpinnya. Dengan kata lain rusaknya etika para birokrat, politisi dan penegak hukum juga menjadi penyebab ketidakpatuhan sosial ini. Rusaknya etika bernegara menyebabkan tumbuhnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang memicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran Negara. Masyarakat tidak memiliki panutan dalam tindakan yang dilakukannya. Dalam situasi seperti ini dimana kohesi sosial berada dalam tingkat yang paling rendah, muncul Elit2 Instan dengan kwalitas yang amburadul karena hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Sudah saatnya kita menciptakan kembali Persatuan Nasional yang kokoh. Untuk itu kita butuh para Elit Sejati yang kental wawasan kebangsaannya, teruji kemampuannya dan yang tidak hanya berpikir untk kelompok dan dirinya . Kebutuhan ini tidak bisa ditawar dan harus dimulai sekarang ini. Diharapkan Generasi Muda/Mahasiswa Sulut mampu melahirkan Elit2 Sejati yang secara berani, benar dan konsisten merefleksikan wawasan kebangsaannya untuk membaharui, membangun dan mempersatukan potensi daerah/bangsa menuju cita2 reformasi. Disadari tugas ini berat dan penuh tantangan. Namun tidak boleh ditunda dan harus dimulai sekarang ini.

5. Dewasa ini sedang terjadi krisis finansial dan ekonomi di Amerika Serikat yang berdampak negatif terhadap berbagai Negara termasuk Indonesia. Kita tidak tahu kapan dampai ini mulai dan seberapa berat dan lamanya menimpa Indonesia. Berbagai krisis mungkin akan menimpa Indonesia sebagai akibat dampak tsb. Yang paling memprihatinkan ialah terjadinya PHK sebagaimana telah terjadi di-beberapa Negara. PHK ini akan menimbulkan kerawanan2 sosial yang membahayakan persatuan dan keutuhan bangsa. Apalagi kalau terjadi krisis pangan yang mengakibatkan terjadi kelaparan di-mana2. Dalam situasi ini Generasi Muda/Mahasiswa terpanggil untuk ikut memikirkan langkah2 antisipasi bukan hanya dalam bentuk wacana, tetapi juga tindakan konkrit melalui perencanaan dan aksi nyata sehingga apabila krisis tsb benar2 terjadi tidak akan membawa dampak yang membahayakan bagi kesatuan dan persatuan bangsa serta kelangsungan bangsa.

Disampaikan pada Diskusi Pendidikan Politik bagi Mahasiswa Sulawesi Utara; Pada Hari Sabtu, tgl. 6 Desember 2008 di-Manado yang diselenggarakan oleh MEDIA CENTER PELANGI bekerjasama dengan YAYASAN HUMPHREY DJEMAT.

Dimensi Sosial Politik Energi Nuklir

Energi nuklir seperti mata uang bersisi dua. Bisa bermanfaat untuk kesejahteraan manusia, tapi bisa juga memusnahkan manusia dengan segala peradabannya. Bermanfaat untuk kesejahteraan karena energi nuklir bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan manusia. Sebaliknya energi nuklir bisa dibuat senjata nuklir yang bisa memusnahkan manusia.

Dengan kemajuan iptek nuklir dewasa ini maka daya musnahnya tentu lebih hebat dan lebih dahsyat dari peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang menelan korban sekitar 220.000 orang. Bertolak dari kenyataan pemanfaatan ganda yang antagonistis tersebut, maka dimensi sosial politik berperan penting. Bahkan menentukan dalam mengatur pemanfaatannya yang bersifat mengikat.

Untuk mencegah penyalahgunaan pemanfataan energi nuklir menjadi senjata nuklir maka salah satu keputusan politik PBB ialah ditetapkannya Non Proliferation of Nuclear Weapons Treaty-NPT). Inti NPT, pertama, negara pemilik senjata nuklir dilarang mentransfer serta membantu, mendorong, membujuk negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk mem- buat/memiliki senjata nuklir.

Kedua, negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir dilarang menerima transfer senjata nuklir dari negara pemilik senjata nuklir serta tidak mencari, menerima bantuan dalam pembuatan senjata nuklir. Ketiga, negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir mendapat jaminan keselamatan dari bahaya senjata nuklir.

Dalam NPT juga diatur bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengembangkan riset, produksi, dan penggunaan energi nuklir untuk maksud damai tanpa diskriminasi, serta mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pertukaran peralatan, bahan, iptek, dan informasi teknologi untuk maksud-maksud damai dalam pemanfaatan energi nuklir.

Setelah NPT memiliki kekuatan mengikat sejak 5 Maret 1970, maka terbit pula "Declaration on The Zone of Peace, Freedom and Neutrality (Zophan)" yang ditandatangani di Kuala Lumpur, 27 Nopember 1971. Kemudian ada pula "Bangkok Treaty" 27 Maret 1997 yang merupakan perjanjian dari negara-negara Asia Tenggara yang menyatakan wilayahnya bebas senjata nuklir.
Di sisi lain, ada juga perjanjian yang melarang negara mana pun untuk melakukan percobaan ledakan senjata nuklir di manapun, sebagaimana diatur dalam "Comprehensive Nuclear-Test Nan Treaty". Perjanjian-perjanjian internasional (antara lain) tersebut dibuat dalam rangka mencegah penyalahgunaan energi nuklir menjadi senjata yang mengancam keselamatan manusia.

Untuk PLTN

Energi nuklir untuk PLTN juga tidak terlepas dari dimensi sosial-politik. Pertama, PLTN menghasilkan limbah radioaktif yang sangat berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. Kedua, limbah radioaktif bisa dikelola menjadi plutonium sebagai bahan baku pembuatan senjata nuklir.

Bertolak dari latar belakang itu, maka kepedulian dan sorotan masyarakat atas persiapan, pengoperasian, dan penghentian PLTN sangat tinggi. Oleh karena itu, ada keputusan politik yang ikut mengaturnya.

Untuk pembangunan PLTN di Indonesia, aspek politik- nya cukup dominan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pasal 13 Ayat 4 berbunyi: "Pembangunan Reaktor Nuklir Komersial sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 3 yang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR."

Dari pengertian normal, kata berkonsultasi sebenarnya tidak mengikat pemerintah atas hasil konsultasi itu. Artinya, pemerintah bisa jalan walaupun DPR berkeberatan. Namun, dalam era reformasi saat ini, kedudukan DPR sangat kuat dalam posisi dan perannya, maka pemerintah tidak berani mengambil risiko jalan sendiri tanpa dukungan DPR.

Di sisi lain, sikap kelompok masyarakat baik yang pro maupun yang kontra keberadaan PLTN di Indonesia, juga merupakan bagian yang harus diperhitungkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan politik.

Khusus berkaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang anti-PLTN tentu itu menjadi beban politik tersendiri bagi pemerintah. Yang harus diupayakan ialah agar suara dan sikap dari kelompok anti-PLTN tidak meluas baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau ini terjadi akan menjadi gerakan politik yang bisa merusak citra dan wibawa pemerintah. Kuncinya, harus dilakukan pendekatan politik yang persuasif, arif, dan bijaksana terhadap kelompok tersebut diimbangi dengan gerakan sosialisasi yang intensif, terpadu, dan terfokus dari pemerintah.

Apabila rencana pembangunan PLTN telah mendapat dukungan politik dari DPR dan masyarakat luas, belum berarti posisi politik pemerintah telah aman. Rencana pembangunan PLTN tentu akan dimonitor oleh dunia. Pasti ada negara yang bertanya bahkan mungkin curiga apakah rencana pembangunan PLTN di Indonesia benar-benar untuk tujuan damai bagi kesejahteraan rakyat atau ada tujuan terselubung, seperti membuat senjata nuklir. Pertanyaan dan atau kecurigaan seperti itu lumrah dalam hubungan antarbangsa, karena masing-masing negara mempunyai kepentingan tersendiri atas rencana pembangunan PLTN.

Diplomasi Nuklir

Dalam hal ini tugas pemerintah adalah mengintensifkan peran dan kemampuan diplomasi guna menjelaskan dan meyakinkan dunia internasional bahwa rencana pembangunan PLTN di Indonesia hanya untuk tujuan tunggal, yaitu bagi kesejahteraan rakyat. Diplomasi nuklir ini penting karena walaupun pemerintah dan DPR sepakat untuk membangun PLTN dan mendapat dukungan luas dari mayoritas rakyat Indonesia serta berbagi pihak, tetapi apabila ada kendala dari dunia internasional maka rencana pembangunan PLTN tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Selanjutnya, apabila PLTN telah dibangun dan siap beroperasi maka masih ada aspek politik lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan kewenangan IAEA (Internasional Atomic Energy Agency) untuk melakukan pengawasan dan monitoring. Indonesia berkewajiban memberikan laporan rutin kepada IAEA tentang pengoperasian PLTN sesuai standar. Hal ini berlaku sebagai konsekuensi Indonesia menyetujui dan menerima Safeguard Agreement pada 14 Juli 1980. Apabila kita lalai memberikan laporan sesuai dengan jadwal dan atau menghalang-halangi kewenangan monitoring dan pengawasan IAEA, pasti akan mendapat sanksi.

Rencana pembangunan PLTN di Indonesia mengalami gonjang-ganjing karena, antara lain, diplomasi nuklir tidak ada riaknya dan sosialisasi kepada masyarakat tidak jalan.

Namun, penulis memahami kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menerbitkan Keppres tentang dimulainya pembangunan PLTN sebagai follow-up Perpres No 5 Tahun 2006 karena momennya tidak kondusif, tidak tepat, dan risiko politik bagi SBY sangat besar. Kalau Keppres itu diterbitkan dalam masa persiapan pemilu maka hal tersebut akan men-jadi makanan empuk bagi partai-partai politik untuk mendiskreditkan kebijakan presiden.

Masyarakat Nuklir Indonesia tentu mengharapkan apabila SBY terpilih kembali menjadi presiden dalam Pilpres 2009 nanti, maka prioritas utama adalah menerbitkan Keppres untuk dimulainya pembangunan PLTN sebagai satu-satunya cara yang andal dan efisien guna mengatasi krisis energi. Apabila figur lain yang muncul sebagai presiden, harapan yang sama juga didambakan oleh Masyarakat Nuklir Indonesia.

Penulis adalah anggota Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), mantan anggota DPR/MPR.

Energi Nuklir Andalan Prancis

Prancis adalah salah satu negara maju dan pilar utama Eropa karena kekuatan ekonomi, peran politik, dan kemajuan teknologinya. Dalam sejarah, Prancis melahirkan beberapa pahlawan perang yang tersohor di seluruh dunia. Sebut saja Jean d'Arc, Napoleon Bonaparte, dan Jenderal Charles de Gaulle.

Prancis juga memiliki ilmuwan-ilmuwan berkaliber dunia, misalnya, Montesquie dengan teori "Trias Politica"-nya yang telah mengilhami berkembangnya berbagai teori ketatanegaraan dalam mengelola negara. Ada pula karya arsitek yang sangat brilian dan termasyhur pada saat itu, seperti menara Eiffel yang menjadi salah satu lambang dan kebanggaan Kota Paris.Demikian pula karya-karya teknologi yang mengagumkan seperti pesawat tempur Mirage, kereta api tercepat didunia, pesawat komersial penumpang Concorde, dan saat ini Airbus A380 dengan jumlah penumpang terbanyak dan ukuran terbesar di dunia.

Prancis juga melahirkan pemain sepakbola kaliber dunia, seperti, Platini dan Zinedine Zidane, yang di- kagumi sepanjang masa. Demikian pula pusat-pusat hiburan bergengsi dan bertaraf internasional bertaburan di Prancis. Last but not least, Kota Paris sebagai salah satu pusat mode bergengsi selalu menjadi acuan para elite dan selebritis kaliber dunia dalam memilih pakaian dan asesorisnya.

Di balik berbagai kepopuleran negara dan bangsa Prancis yang disebut di atas, masyarakat dunia belum mengetahui bahwa energi nuklir dan perkembangan teknologi nuklir di Prancis memegang peranan yang sangat strategis dalam memasok energi nasional dan mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi negara itu. Bahkan pembangunan PLTN di berbagai negara mengandalkan teknologi nuklir buatan Prancis.

Sumber Daya Terbatas

Sesudah Perang Dunia II, pertumbuhan industri di Prancis mengalami kemajuan pesat. Konsekuensinya, negara itu membutuhkan energi yang cukup besar. Dalam kenyataan Prancis memiliki sumber daya fosil berupa minyak dan batu bara yang sangat terbatas. Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka impor energi menjadi pilihan utama.

Dari tahun ke tahun impor energi ini makin bertambah sejalan dengan pertumbuhan industri dan ekonomi Prancis. Namun, di sisi lain pertambahan volume impor energi di- barengi juga dengan peningkatan harga. Keadaan ini menyadarkan Pemerintah Prancis bahwa ketergantungan energi dari luar mengandung risiko yang berbahaya bagi pertumbuhan industri dan ekonominya.

Menyadari akan hal itu, Pemerintah Prancis mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketergantungan, dengan berbagai upaya, antara lain, penghematan energi, perbaikan efisiensi, serta mengintensifkan penelitian dan pengembangan energi terbarukan, termasuk program energi nuklir. Khusus program energi nuklir, penelitian dan pengembangan yang intensif untuk memproduksi listrik dalam jumlah banyak dimulai pada 1950-an dan 1960-an oleh CEA (Commissariat For Energy Atomic).

Setelah melalui penelitian, kajian dan percobaan, maka dibangun PLTN pertama dengan nama G2 (Marcoule) dengan kapasitas net 38 MWe, tipe reaktor GCR (Gas Cooled Reactor) dan beroperasi mulai 22 April 1959. Sampai dengan 1973, PLTN di Prancis dibangun sebanyak 10 unit dengan kapasitas terpasang 2.996 MWe dan memasok sekitar 2 persen kebutuhan energi nasional.

Krisis energi minyak yang terjadi pada 1973 menyadarkan Pemerintah Prancis bahwa ternyata pihak asing/OPEC mempunyai kekuasaan untuk menentukan distribusi minyak, padahal minyak merupakan komoditas impor yang memasok kebutuhan energi Prancis sebesar 76 persen pada waktu itu dan tidak ada alternatif sumber daya lain yang harganya lebih murah dengan stok memadai.

Oleh karena itu, satu kebijakan harus dilakukan dengan cepat dan akurat. Opsi Energi Nuklir merupakan pilihan utama, sehingga pembangunan PLTN yang didukung teknologi nuklir yang makin maju dan efisien harus dipacu. Opsi dan pengembangan. energi nuklir ini diterima masyarakat Prancis dan kemudian berkembang pesat karena juga didukung budaya khas karakter orang Prancis.

Pertama, Prancis mempunyai tradisi yang berumur ratusan tahun berkaitan dengan ilmuwan nuklirnya yang meletakkan dasar-dasar ilmu dan teknologi nuklir mulai dari Becquerel, Keluarga Curie, Jean Perrin, dan lainnya, di mana nama dan prestasi mereka tetap terpatri di hati orang- orang Prancis.

Kedua, pengamatan yang tajam terhadap teknologi tinggi, dengan prestasi tekno logi yang dikenal luas masyarakat dunia, seperti, pesawat tempur Mirage, pesawat penumpang supersonic Concorde, kereta api TGV yang tercepat di dunia, pembangkit listrik yang memanfaatkan air pasang, Satelit Ariane, pesawat penumpang A380, dan lain-lain.

Ketiga, tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap masalah yang berhubungan dengan kemerdekaan nasional. Krisis minyak 1973 telah menyinggung rasa kebangsaan rakyat Prancis untuk segera berbuat sesuatu demi mempertahankan dan mengisi kemerdekaan mereka. PLTN muncul karena kadar kebangsaan yang tinggi dari rakyat Prancis.

PLTN Pertama

Ciri khas karakter orang Prancis tersebut telah mem- berikan ruang yang luas bagi berkembangnya pembangunan PLTN melalui berbagai penelitian dan kajian, sehingga menjadikan teknologi energi nuklir Prancis makin maju, berkualitas, serta unggul dibandingkan dengan negara-negara lain.

Setelah beroperasinya PLTN pertama pada 1959 dengan tipe GCR maka kemudian dibangun tipe PWR (Pressurized Water Reactor) yang beroperasi pada 1967 yang bernama Chooz-A, Ternyata tipe GCR memiliki beberapa ke- lemahan dibandingkan dengan tipe PWR di mana dari aspek ekonomi tipe PWR merupakan teknologi termurah pada saat itu dan mungkin juga saat ini.

Pada awalnya, pembangunan PLTN tipe PWR ini diadopsi dari Westinghouse, Amerika Serikat, melalui lisensi, namun sejak 1981 lisensi diperbarui dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Prancis. Sejak saat itu Prancis mampu mengembangkan standar reaktornya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Sesuai data PRIS (Power Reactor Information System) 18 April 2008, saat ini Prancis memiliki 59 unit PLTN dengan produksi energi 418.600 GWh(e) yang memasok sekitar 80 persen kebutuhan energi nasional.

Pada saat ini, Prancis melalui perusahaan Areva telah mendesain reaktor baru generasi ketiga plus bernama European Power Reactor (EPR) yang memiliki keunggulan dari generasi sebelumnya. Reaktor tipe EPR saat ini dibangun di Finlandia dan di Prancis sendiri dengan kapasitas masing-masing 1.630 MW.

Belajar dari Prancis, timbul pertanyaan, mengapa Indonesia dengan wawasan kebangsaan yang telah digoreskan dalam Pancasila serta menjadi dasar dan acuan konsep pembangunan, kadar nasionalismenya dalam menjawab tantangan krisis energi saat ini tidak seberani Prancis? Tantangan bagi para petinggi negara untuk menjawab pertanyaan ini.

Penulis adalah anggota HIMNI (Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia).

Tolok Ukur Keberhasilan WOC 2009 di Manado

WOC (World Ocean Conference - Konferensi Kelautan Dunia) akan dilaksanakan pada Mei 2009 di Manado. Pendapat dunia secara absolute mengakui bahwa laut adalah masa depan dunia, dan oleh karena itu laut harus dijaga, dipelihara dan dikelola dengan bertanggung jawab agar dunia kelautan tetap memiliki kemampuan abadi untuk mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Namun dalam kenyataan sumber daya laut telah mengalami kerusakan yang parah karena telah terjadi penurunan secara kualitatif dan kuantitatif seperti merosotnya luas terumbu karang dan hutan bakau, penangkapan ikan di luar batas yang merusak daya dukung laut, terjadi pencemaran laut yang berasal dari darat dan kegiatan di atas laut yang semuanya merusak eko-sistem laut serta terjadinya global warming dengan segala dampak negatifnya bagi kehidupan manusia. Di sisi lain ada kecenderungan kuat terjadinya masalah geo-politik yang bersumber dari laut sehingga posisi dan nilai strategis laut makin diperhitungkan. Oleh karena itu untuk menjaga kepentingan bersama dan terhindar dari berbagai konflik, masalah kelautan perlu diberi prioritas tinggi untuk dibahas bersama.

Dengan latar belakang itulah WOC akan diadakan di Manado pada Mei 2009. Suatu kehormatan tentu bagi pemerintah daerah dan rakyat Sulawesi Utara menjadi tuan rumah dalam suatu pertemuan Internasional yang sangat strategis dan menentukan bagi masa depan dunia. Pertemuan skala global yang amat strategis yang diracik secara lokal adalah untuk pertama kali diadakan di Sulawesi Utara dimana diharapkan akan dihadiri para kepala negara yang memiliki wilayah laut dan pantai, pakar, peneliti, LSM/NGO, kalangan pers, swasta, dan undangan lainnya. Konferensi kelautan tingkat dunia ini akan merumuskan berbagai keputusan dan kebijakan serta akan menegaskan kembali komitmen bersama secara Internasional dalam pembangunan sumber daya laut yang berkelanjutan demi kemakmuran seluruh umat manusia.

Di samping suatu kehormatan sebagai tuan rumah, maka peristiwa Internasional ini juga merupakan suatu tantangan bagi Pemda dan rakyat Sulut. Artinya bagaimana persiapan dan pelaksanaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya sehingga WOC ini berhasil mengangkat nama baik dan mengharumkan nama Sulut dalam kancah pemberitaan Internasional karena para peserta mendapat banyak kesan positif yang mengembirakan dan tak terlupakan sehingga dia merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu bagi daerah dan rakyat Sulawesi Utara. Hal ini perlu diingatkan secara gamblang karena Pemda dan rakyat Sulut masih terbatas pengalaman menjadi tuan/nyonya rumah dalam konferensi Internasional apalagi mengingat peserta dari WOC ini diperkirakan berjumlah 3000 orang.

Namun apabila persiapan dan pelaksanaannya berhasil baik, maka hal itu belum menjadi tolok ukur yang lengkap untuk mengatakan bahwa WOC tersebut sukses. Tolok ukur WOC tersebut dinilai sukses paripurna di samping persiapan dan pelaksanaannya berhasil baik, juga harus ada follow-up/tindak lanjut setelah WOC berakhir yang sasarannya terarah bagi peningkatan pembangunan kelautan di Sulawesi Utara yang semuanya bermuara pada pemenuhan kesejahteraan rakyat Sulut secara total dan utuh.




TAHAP PERSIAPAN:

Persiapan penyelenggaraan WOC yang cermat, lengkap dan tepat waktu adalah salah satu faktor utama jaminan keberhasilan WOC. Mengapa aspek persiapan ini harus prima? Ada beberapa alasan yang mendasarinya yaitu:

1. Banyak kepala negara dan atau kepala pemerintahan dan pejabat tinggi lainnya baik dari luar dan dalam negeri yang diharapkan hadir.

2. Jumlah peserta diperkirakan 3000 orang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang profesi yang perlu pemikiran dan aksi terpadu untuk pengaturannya.

3. Masalah yang dibahas menyangkut nasib dunia di masa depan yang bertumpu pada kelautan.

4. Bangsa dan negara khususnya rakyat Sulawesi Utara diharapkan mendapat manfaat yang besar untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan.

5. Menjadi taruhan nama baik, harkat, martabat, dan kehormatan bangsa dan negara khususnya Pemda dan rakyat Sulawesi Utara.

Bertolak dari alasan tersebut di atas, maka tahap persiapan yang harus dilakukan antara lain mencakup:

1. Pembangunan dan renovasi berbagai prasarana ekonomi dan sosial dengan kuantitas dan kualitas yang memadai yang semuanya menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan kenikmatan yang dibutuhkan oleh para peserta WOC termasuk fasilitas khusus bagi pejabat VVIP dan VIP. Tentu pembangunan aspek ini belum akan sama dengan yang tersedia seperti di Bali namun setidak-tidaknya ada jaminan atas aspek-aspek yang disebut di atas.

2. Pembenahan Kota Manado sebagai tuan/nyonya rumah secara menyeluruh dalam arti bukan hanya pembangunan fisik dengan berbagai fasilitasnya, tetapi tak kalah penting juga pembenahan perilaku dari setiap insan warga Kota Manado. Bagaimana menjadikan mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan WOC tersebut. Di sinilah pentingnya sosialisasi bagi rakyat Sulut tentang WOC termasuk manfaatnya bagi mereka. Sosialisasi tersebut harus dilakukan secara intensif, berbobot, kena sasaran, terbuka, dan jujur. Dari sosialisasi tersebut diharapkan warga Kota Manado/Sulut akan menjadi tuan/nyonya rumah yang terhormat, ramah, dan bersahabat, toleransi dan rela mendahulukan kepentingan para peserta WOC. Bila Pemda gagal mempersiapkan perilaku masyarakat seperti tersebut di atas, pasti akan mempengaruhi program menjadikan Manado sebagai kota pariwisata dunia 2010. Bukan tidak mungkin WOC adalah ajang pertama dan terakhir penyelenggaraan iven Internasional di Manado.

3. Pembenahan dan penentuan obyek-obyek wisata. Harus diakui obyek-obyek wisata di Sulut masih sangat terbatas, informasi yang sangat minim, kurangnya guide yang handal dalam arti menguasai informasi secara mendetail dari obyek wisata serta berpengalaman. Momen WOC ini bisa jadi ajang promosi mengenai obyek-obyek wisata di Sulut, tantangan utama ialah mempersiapkan guide yang andal dengan kriteria berperilaku ramah dan simpatik serta menguasai penuh informasi obyek wisata. Walaupun obyek wisata tersebut kurang menarik dari segi keindahannya, lokasinya, teknologinya, historinya, manfaatnya namun apabila guide tersebut dapat mengkreasi informasi-informasi yang spesifik atas obyek wisata tersebut, hal ini merupakan awal keberhasilan promosi pariwisata di Sulut.

4. Tersedianya informasi yang lengkap mengenai potensi dan program pemanfaatan sumber daya kelautan yang ada di Sulut baik di dasar, di dalam dan di permukaan laut serta pesisir pantai, informasi mana diharapkan akan mengundang berbagai kerjasama di bidang kelautan baik mengenai pengolahan hasil laut, pembangunan SDM, penelitian dan pengembangan, keamanan, pariwisata, pelestarian lingkungan dan lain-lain. Rasanya informasi yang lengkap ini belum ada dan ini suatu tantangan bagi Pemda dan panitia. Karena salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan WOC di Sulut adalah terbukanya peluang untuk termanfaat dan terkelolanya Sumber Daya Kelautan di Sulut untuk kemakmuran rakyat. Di samping itu perlu disiapkan informasi lengkap mengenai berbagai peluang kerjasama atas berbagai potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Jasa yang ada di Sulut untuk didiskusikan dan dipromosikan pada saat WOC.

5. Acara/pokok-pokok bahasan, undangan (pembicara dan peserta) harus benar-benar memberikan feed back dan nilai tambah yang signifikan bagi Sulut. Artinya para peserta hendaknya memiliki akses yang luas di berbagai bidang dari berbagai negara yang meliputi informasi dan komunikasi, modal, teknologi, media-massa, transportasi, ilmu pengetahuan, riset, perbankan, kekuasaan dan lain-lain. Para peserta yang memiliki akses tersebut diharapkan akan bermanfaat pada saat pelaksanaan maupun setelah WOC untuk kepentingan Sulut.

6. Pemda Sulut dan panitia perlu mengkreasi suatu monumen dan atau ruang yang bersifat hidup tentang WOC sebagai suatu warisan yang akan diingat dan dikenang oleh generasi ke generasi yang akan datang dengan berbagai tanda dan bukti seperti tulisan, tanda-tangan, tanaman yang mengabadikan nama VVIP dan atau VIP yang hadir dalam WOC. Di sisi lain kreasi tersebut akan menjadi obyek wisata di kemudian hari.

7. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memenuhi standard untuk melayani para peserta di segala tempat dan suasana. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tenaga-tenaga pelayan di bidang jasa seperti hotel, transportasi, telekomunikasi dan lain-lain masih jauh di bawah standard baik segi perilaku, keramatamahan, wawasan dan pengetahuannya, akibatnya mengecewakan banyak tamu. Karena itu faktor pelayanan SDM ini secara dini harus dididik, dilatih, dan diuji dengan ketat penuh disiplin dan ketegasan. Aspek ini harus dibenahi secara matang, serius dan terprogram karena menyangkut budaya dan untuk mengubah budaya tidak mudah dan perlu waktu. Di sisi lain pelayanan birokrasi juga harus dibenahi secara tegas dan penuh disiplin karena pasti tugas mereka akan menyentuh berbagai kepentingan para tamu. Kesan bahwa birokrasi di Indonesia menciptakan posisi melayani dan dilayani seimbang bahkan dilayani dulu baru melayani tidak ada di Sulut. Bisakah? Semoga. Faktor pelayanan ini bisa mencoreng reputasi Sulut yang berakibat fatal jangka panjang bila tidak dibenahi secara dini dan serius.

TAHAP PELAKSANAAN:

Dari berbagai hal yang diharapkan dalam tahap pelaksanaan WOC, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diusahakan yaitu :

1. Nuansa Sulawesi Utara harus terekspresi secara dominan di berbagai tempat baik dalam ruang sidang maupun di luar ruang sidang dengan segala kegiatannya. Nuansa itu dapat terekspresi dalam bentuk seni budaya maupun produk khas Sulut yang diwakili secara berimbang dan proposional dari etnis Minahasa, Bolaang-Mongondouw dan Sangihe-Talaud.

2. Menu utama dari para peserta adalah khas makanan Minahasa, Bolmong dan Satal yang diatur secara bijak. Tentu ramuannya dipermodern dan disesuaikan dengan citarasa keberagaman peserta. Ini suatu tantangan sekaligus kesempatan bagi Pemda dan usahawan untuk mempromosikan makanan khas Sulut. Dari 3 etnis tersebut. Butir 1 dan 2 ini terkait dengan promosi pariwisata.

3. Kehadiran para pembicara dan para kepala negara/kepala pemerintahan dan peserta lain yang memiliki reputasi Internasional karena kepakarannya, pengabdiannya, jasanya, popularitasnya, kekuasaannya dan kekayaannya sangat penting karena akan memberikan bobot gengsi dan prestise tersendiri pada Sulut sebagai tuan/nyonya rumah. Apalagi kalau kedatangan para pembicara dan tamu VVIP dan VIP bukan hanya ingin menghadiri WOC saja tetapi juga karena tertarik untuk melihat Sulut, tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemda, panitia dan rakyat Sulut. Juga terwujudnya berbagai MOU antara Sulut dengan berbagai pihak peserta WOC baik menyangkut bidang kelautan maupun non-kelautan. Untuk mencapai hal tersebut, maka kemampuan lobby para delegasi/peserta asal Sulut benar-benar handal dan membanggakan.

4. Menghasilkan berbagai keputusan yang mengikat semua pihak disertai kemauan politik yang sungguh-sungguh dari semua negara untuk melaksanakannya sehingga sikap absolute bahwa laut adalah masa depan dunia benar-benar terwujud, dan dari sisi kepentingan Sulut berbagai keputusan tersebut memberi peluang dan harapan konkret bagi pembangunan kelautan di Sulut.

TINDAK  LANJUT:

Persiapan dan pelaksanaan yang baik dan sukses belum berarti WOC tersebut sukses. Tolok ukur WOC itu sukses secara utuh apabila juga ada tindak lanjut bukan saja realisasi semua MOU yang ditanda-tangani tapi juga Sulut menjadi perhatian dunia karena ada daya tarik khusus dan tersedia berbagai peluang yang menguntungkan baik bidang kelautan dan non-kelautan sehingga mereka ingin berbuat sesuatu untuk Sulut. Kalau ini terjadi pasti akan memberikan dampak bagi kadar kesejahteraan rakyat Sulut. Tegasnya nilai triliunan biaya WOC tersebut harus ada feed back yang sepadan untuk kemajuan bangsa dan daerah Sulut. Dalam posisi ini peran cerdik dan berkualitas dari Pemda sangat dibutuhkan.

KEWASPADAAN:

Penyelenggaraan WOC 2009 di Manado harus diwaspadai dari beberapa segi :

1. Dana WOC sangat besar, terekspos ratusan miliar bahkan sampai triliun. Dana ini bisa menjadi komoditas politik dari partai politik untuk persiapan Pemilu 2009 bersamaan dengan penyelenggaraan WOC. Karena itu pemanfaatannya harus transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang ketat dari berbagai lembaga pengawasan pusat dan daerah serta masyarakat pada umumnya. Di sisi lain kehati-hatian Pemda Sulut harus prima jangan sampai terjebak atau dijebak yang akan menimbulkan kasus hukum di kemudian hari. Berbagai kasus korupsi saat ini terkesan kuat yang menjadi korban adalah bawahan sedang atasannya yang bertanggung-jawab bebas dari hukuman.

2. Sabotase baik tahap persiapan maupun pelaksanaan, karena seabrek kepentingan baik skala lokal, Nasional bahkan mungkin Internasional. Caranya bisa dengan menghambat dan atau merusak berbagai infra-struktur ekonomi dan sosial, perang informasi, kegiatan teror yang meresahkan dan memecah-belah masyarakat, penyebaran virus dan sebagainya yang sasarannya menggagalkan penyelenggaraan WOC.

3. Bencana alam, mengingat Sulut rawan gempa dan berpotensi tsunami. Karena itu perlu ada antisipasi secara dini untuk menyelamatkan para peserta apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia akibat bencana alam ini. Termasuk mendidik masyarakat bagaimana cara menyelamatkan diri.

WOC 2009 merupakan peluang bagi Pemda dan rakyat Sulut untuk meraih kepercayaan dunia Internasional. Kepercayaan itu akan diraih apabila WOC tersebut berhasil baik. Keberhasilan ini bukan hanya tanggung-jawab Pemda dan panitia tetapi juga bersama seluruh rakyat Sulut karena dampak keberhasilan itu juga akan dirasakan oleh rakyat Sulut.

Karena baru pertama kali menjadi penyelenggara iven Internasional yang besar dan sangat strategis, persiapan dan pelaksanaannya nanti pasti ada kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut harus menjadi pendorong untuk memperbaiki dan mawas diri kemudian mau bekerja lebih keras lagi apabila ada iven yang sama di masa yang akan datang, Sulut dengan segala keberadaannya siap untuk melaksanakan dengan lebih baik, lebih bermutu, dan sangat berhasil.